Penyusunan dokumen LAKIP adalah kegiatan yang mudah, tidak sulit dan tidak ada hambatan yang berarti jika perangkat daerah, dalam hal ini Tim Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (TAKPD) atau Tim Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah memiliki metode yang sistematis dalam menyusun dokumen tersebut.
Dokumen LAKIP adalah rekaman, catatan atas kinerja/pekerjaan yang telah dilakukan satu tahun sebelum dokumen LAKIP disusun. Rekaman tersebut berupa pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah beserta pejabat eselon 3, eselon 4 dan staf. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.
Sebenarnya, setiap perangkat daerah sudah tahu bahwa setiap tahun ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan dan akan diminta oleh unit kerja pengampunya.
Awal tahun ada pemeriksaan Monitoring Sisa Kas, GU Nihil, kemudian lanjut Laporan Keuangan Daerah (LKPD), Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD), LAKIP, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang akan disampaikan kepada DPRD, Penilaian Pengarusutamaan Gender (PUG), Penilaian Kabupaten Layak Anak, Penilaian Kabupaten Sayang Ibu, Penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Renstra, RKPD, dll.
Jika masing-masing perangkat daerah memahami begitu banyak dan wajibnya seluruh dokumen disiapkan, maka dibuatlah sebuah mekanisme penyiapan laporan atau pengumpulan dokumen dari awal tahun sehingga pada saat dibutuhkan tinggal mengambil yang perlu sesuai permintaan.
Hampir semua pemeriksaan atau penilaian dokumen yang dibutuhkan sama sehingga tidak membutuhkan waktu lama ketika diminta oleh Bupati atau Sekda untuk diserahkan kepada unit kerja pengampu, termasuk LAKIP.*
){kind=link}
0 Komentar